PEMILU 2024: Gunakan Hak Suaramu dengan Bijak dan Bertanggungjawab

PEMILU 2024: Gunakan Hak Suaramu dengan Bijak dan Bertanggungjawab

Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya pada tahun ini akan diadakan Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Pemilu.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga: Menyikapi Pemilu sebagai Sarana Konsolidasi Bangsa

Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres). Sementara pemilihan umum kepala daerah baru akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden petahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden pada 2024.

Oleh karenanya, Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih eksekutif dan legislatif masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden selayaknya digelar sebelum transisi kepemimpinan negara pada 20 Oktober 2024.

Masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan dua putaran apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.

KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024, yakni Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ketiga pasangan calon telah memenuhi ketentuan pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di mana partai politik atau gabungan partai politik bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu telah memenuhi ketentuan 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPRDPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Baca Juga: KH. R. Abdul Hamid AQ: Waspadai Tiga Karakter Sumber Kemaksiatan

Setiap suara sangat berharga, terlebih lagi pada pemilihan yang sifatnya demokratis seperti pemilihan umum. Dengan memberikan suara, kita turut serta dalam menentukan masa depan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, mempengaruhi kebijakan publik, dan menghormati hak suara.

Menghormati hak suara adalah hak yang diberikan kepada setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Tidak memberikan suara sama saja dengan meremehkan hak yang sudah diberikan kepada kita sebagai warga negara.

Menggunakan hak suara dengan baik adalah bentuk penghargaan terhadap hak yang sudah kita miliki.  Golput atau tidak memberikan suara sama sekali pada pemilihan umum bukanlah solusi yang tepat. Oleh karena itu, mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak dan bertanggungjawab.

Sumber:

Editor: Redaksi

Nala Ikfina Utami

Nala Ikfina Utami

Nala Ikfina Utami

Santri Komplek Q

1

Artikel