Robert W. Hefner: Keberhasilan NU dalam Menjaga Demokrasi

Robert W. Hefner: Keberhasilan NU dalam Menjaga Demokrasi

Almunawwir.com-Keberhasilan dinamika demokrasi di Indonesia menjadi sorotan publik yang mana di sisi lain analisa politik beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kemunduran dalam kualitas demokrasi di negara Barat dan keruntuhan demokrasi di banyak negara berkembang. Bahkan dikatakan, kemajuan menuju demokrasi saat ini melambat atau terhenti sama sekali.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Robert W. Hefner, seorang Profesor dari Departemen Antropologi dan Pardee School of Global Affairs dari Boston University, USA. Beliau menjadi salah satu dari empat pembicara pada acara Pembukaan Konferensi Besar dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama, Senin (29/01) di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.

Lebih lanjut, beliau memaparkan tema terkait “Kepemimpinan Moral pada Titik Kritis Fikih Peradaban NU untuk Persamaan Hak dan Melawan Politik Identitas Agama sebagai Senjata Politik”. Profesor Hefner menyebutkan bahwa NU telah memainkan peran paling penting dalam proses demokratisasi Indonesia.

“Para pemimpin NU telah mendedikasikan diri mereka bukan untuk menjadikan Indonesia sebagai Islam ekslusif. Melainkan negara agama yang memberikan perhatian terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang multiagama, berdasarkan prinsip ketuhanan dan inklusivitas Pancasila”, jelasnya.

Ragam covenantal pluralism ini diutarakan pertama kali oleh KH. Hasyim Asy’ari. Pada awal tahun 1926, KH. Hasyim Asy’ari telah menerbitkan dokumen yang menyatakan dengan jelas dukungan organisasi beliau terhadap prinsip-prinsip nasionalisme, inklusif, dan multiagama.

Komitmen toleransi beragama di Indonesia diuji dengan adanya persaingan pemilu pada tahun 1950-an. Tradisi ini bangkit kembali dan berkembang hingga mencapai puncaknya pada tahun 1984, ketika kepemimpinan tanfidziyah NU diketuai oleh KH. Abdurrahman Wahid, yang kerap dikenal dengan sapaan Gus Dur.

Profesor Hefner menyampaikan bahwa Gus Dur kemudian mentransformasikan NU menjadi lokomotif reformasi demokrasi. Di antara prestasi yang diraihnya adalah usulan reformulasi etika dan hukum Islam yang sejalan dengan demokrasi dan toleransi antar umat beragama.

Usulan tersebut diadopsi pada Konferensi Besar NU di Lampung pada tahun 1992. Hal ini telah diupayakan, diperluas, dan diperdalam oleh para pemimpin NU lainnya di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf, selaku ketua tanfidziyah NU saat ini.

Baca Juga:

Di bawah bimbingan KH. Achmad Shiddiq dan Gus Dur, dirumuskan tiga konsep persaudaraan dikembangkan sampai saat ini. Meliputi persaudaraan sesama umat muslim (ukhuwah Islamiyah), persamaan sesama umat bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah insaniyah/ukhuwah basyariyah).

Dukungan NU terhadap ketiga ukhuwah tersebut yang mendasari komitmen teguh terhadap cita-cita luhur demokrasi nasionalisme NKRI dan humanitarian Islam.

Profesor Hefner menegaskan bahwa hambatan utama terhadap demokrasi dan kewarganegaraan inklusif adalah apa yang digambarkan oleh KH. Yahya Cholil sebagai ciri-ciri atau elemen hukum fikih yang perlu direkontekstualisasikan.

Lebih lanjut, tanpa adanya reformasi yurisprudensi (fikih), termasuk persoalan kesesuaian negara-bangsa; kesetaraan warga negara; kesesuaian hak asasi manusia dengan syariah Islam; dan upaya dunia Islam untuk merumuskan praktik kewarganegaraan yang demokratis dan inklusif maka akan tetap rentan terhadap tantangan dari kelompok Islamic sekterian, yang memanfaatkan politik identitas guna memecah-belah umat dan mengingkari tujuan daripada inti maqashid al-syariah.

Oleh karena itu, pimpinan NU dan Ansor kembali meluncurkan upaya reformasi fikih pada tahun 1980-an, yang direvitalisasi berdasarkan prinsip-prinsip egaliter demokrasi modern dan kesetaraan. Dari konferensi 300 ulama yang diadakan di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 22 Mei 2017, pimpinan Ansor menyiapkan pernyataan yang lebih sistematis terkait reformasi etik-hukum, yang dikenal sebagai Deklarasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk Humanitarian Islam. Para ulama NU menyerukan agar landasan fikih Islam ditransformasikan selaras dengan tujuan maqashid al-syariah.

Diagnosis ini diikuti oleh dokumen Manifesto Nusantara yang dibuat pada Global Unity Forum Kedua yang diselenggarakan oleh Ansor, di Yogyakarta pada Oktober 2018. Dalam dokumen internasional ini dirumuskan secara rinci konsep fiqh al-hadarah (fikih peradaban).

Profesor Hefner mengemukakan hasil kesepakatan konferensi internasional mengenai reformasi etika dan fikih Islam, bahwa tidak ada hukum kategori kafir dalam negara modern. Negara modern itu sah secara teologis, serta umat muslim harus mematuhi hukum negara modern dan berkewajiban untuk mendorong perdamaian, bukan mengobarkan perang atas nama sesama pemeluk agama.

Maka secara keseluruhan, norma-norma etis tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai konsensus global sebagai alternatif dari politik identitas.

Editor: Redaksi

Baca Juga:

Jauharotun Nafiisah

Jauharotun Nafiisah

JauharotunNafiisah

7

Artikel