- Awal Agustus 2025 masyarakat Indonesia dihadapkan pada cermin ketidakadilan dalam dunia hukum. Kasus Tom Lembong yang mengemuka menambah daftar panjang fenomena hukum yang dinilai hanya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.
- Tanggal 13 Agustus, ratusan warga Pati melakukan demonstrasi besar-besaran menolak keputusan pemerintah daerah yang menaikkan pajak PBB sebesar 250%. Keadaan tersebut diperparah adanya ketidakpekaan dan arogansi Bupati Pati.
- Di sisi lain, kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan yang terungkap pada 20 Agustus 2025 yang melibatkan pemerasan terhadap perusahaan dengan nilai 81 miliar rupiah, menunjukkan betapa merajalelanya korupsi di birokrasi Indonesia.
- Tak hanya itu, polemik seputar gaji anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan, yang dianggap tidak sebanding dengan kinerja mereka, semakin memicu ketidakpuasan masyarakat.
- Bahkan akhir Agustus ditutup dengan Demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat yang dimulai pada 25 Agustus, hingga semakin memuncak pada 27 Agustus saat terdapat insiden tragis ketika kendaraan taktis milik Brimob mencoba membubarkan massa demonstran dan menyebabkan seorang driver ojol meninggal dunia.
Agustus, bulan yang seharusnya menjadi simbol peringatan atas perjuangan dan pengorbanan untuk kemerdekaan Indonesia, kini terasa berbeda. Di tengah-tengah peringatan kemerdekaan, kita dihadapkan pada kenyataan yang menyedihkan yang menunjukkan ketimpangan sosial dan hukum yang semakin dalam.
Ketidaksempurnaan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan yang sebenarnya, ditunjukkan oleh kasus-kasus hukum yang tak kunjung tuntas, demonstrasi besar-besaran yang terjadi karena ketidakadilan, hingga kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Lalu salahkah jika terbesit pikiran sejauh mana memang kemerdekaan itu?
Menurut KBBI, kemerdekaan berarti keadaan bebas atau tidak terjajah lagi. Dalam bahasa Arab, padanan kata untuk kebebasan ini adalah al-hurr, yang bentuk verbanya adalah al-hurriyah. Ibnu ‘Asyur, dalam Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah, mengartikan al-hurriyah dengan dua makna: pertama, kemerdekaan sebagai lawan dari perbudakan; kedua, kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan urusannya tanpa ada paksaan.
Seorang filsusf periode Republik Romawi, Marcus Tullius Cicero pernah menyatakan “salus populi suprema lex esto”, yang mengartikan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang utama. Pernyataan ini menekankan bahwa tujuan inti dari pendirian sebuah negara adalah untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya.
Apabila keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi diutamakan, maka keberadaan suatu negara layak dipertanyakan. Di Indonesia saat ini berbagai peristiwa pada bulan Agustus 2025 menunjukkan bahwa kepentingan publik sering kali terpinggirkan oleh kepentingan sejumlah elit melalui kebijakan yang merugikan, praktik korupsi, serta rendahnya teladan dari para pemimpin.
Padahal Pepatah Jawa mengingatkan, “Sabdo pandito ratu”, yang berarti bahwa setiap ucapan dan keputusan pemimpin adalah perintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Seorang pemimpin sejati harus konsisten, bijaksana dan hati-hati dalam setiap tindakannya, karena setiap keputusan akan menjadi acuan dan berdampak luas bagi masyarakat. Sayangnya ketika keputusan diambil dengan tindakan arogan atau semata-mata demi keuntungan sekelompok orang, rakyatlah yang pada akhirnya menderita.
Dalam pandangan Islam kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda :
كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ….
“Setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Amir (pemimpin negara), dia merupakan pemimpin umat manusia secara keseluruhan, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka…” (HR. Bukhari no. 2554)
Dengan kata lain, kebebasan sejati tidak sekadar terbebas dari kolonialisasi, tetapi juga mengharuskan adanya pemimpin yang dapat dipercaya, adil, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebebasan yang hanya dinikmati oleh segelintir individu, sementara mayoritas rakyat masih menderita, sebenarnya belum mencerminkan semangat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa
Penulis menyadari bahwa beberapa santri mungkin merasa bingung dalam menghadapi situasi ini. Akan tetapi, santri tidak seharusnya hanya terbengkalai. Dengan modal kecerdasan intelektual dan kebersihan jiwa, sikap santri perlu seimbang antara kritis dan menjadi contoh. Ketika menyaksikan kebijakan yang merugikan masyarakat kecil, santri harus hadir untuk memberikan pencerahan, mengarahkan kritik agar tetap positif, dan mendorong terciptanya solusi yang bermanfaat.
Santri mesti menaledeni ulama yang telah lalu yang berani membela kebenaran sambil tetap menjaga etika. Konteks Korupsi contohnya, santri harus menegaskan, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap kepercayaan dari Allah. Melalui forum kajian, tulisan atau dakwah di masyarakat, santri seharusnya menjadi penggerak moral yang menegaskan bahwa jabatan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk mengumpulkan kekayaan.
Karena itu, santri perlu mengasah kapasitas diri agar kelak mampu terjun langsung mengabdi di berbagai lini baik sebagai guru, ulama, aktivis sosial maupun pemimpin bangsa. Sikap ini sekaligus menjadi wujud nyata dari ajaran amar ma’ruf nahi munkar, yang tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata yang memberi manfaat bagi umat.
Dengan demikian, santri bukan sekadar simbol kesalehan individual, tetapi juga aktor penting dalam menjaga ruh kemerdekaan. Ia harus tampil sebagai teladan moral yang kritis terhadap ketidakadilan, namun tetap arif dalam menyikapi perbedaan.
Baca Juga:
